Juanda Minta Pusat Prioritaskan Normalisasi Alur Barito dan Sungai Negara, Sungai Tapin Juga Perlu Dikeruk

TANDAKUTIP.COM  – Banjir yang berulang melanda kawasan Banua Anam dinilai tidak akan pernah terselesaikan tanpa normalisasi Alur Barito dan Sungai Negara. Karena itu, Wakil Bupati Tapin H. Juanda bersama kepala daerah se-Banua Anam mendesak pemerintah pusat segera menjadikan proyek tersebut sebagai prioritas nasional.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah bersama pemerintah daerah untuk mendorong solusi permanen terhadap persoalan banjir lintas wilayah yang selama ini terus berulang.

Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengatakan, hasil pembahasan bersama Ditjen SDA mengerucut pada satu kesimpulan, yakni pendangkalan Alur Barito dan Sungai Negara menjadi penyebab utama terganggunya aliran air menuju laut.

“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Direktur Jenderal SDA beserta jajaran dan Kepala Balai Besar. Seluruh persoalan banjir di Banua Anam telah kami sampaikan, dan inti permasalahannya berada pada pendangkalan Alur Barito dan Sungai Negara,” ujarnya.

Menurut Juanda, berbagai infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun di wilayah hulu, seperti embung, bendungan, dan sudetan, tidak akan memberikan hasil optimal apabila kapasitas aliran sungai di bagian hilir terus menurun akibat sedimentasi.

Sebagai daerah yang berada di hilir, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang paling merasakan dampaknya. Saat debit air meningkat, luapan air dari Alur Barito akan mengalir ke wilayah Tapin sebelum akhirnya menuju laut.

Karena itu, Juanda turut mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan pengerukan Sungai Tapin yang saat ini mengalami pendangkalan. Menurutnya, normalisasi Sungai Tapin menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir karena merupakan jalur akhir aliran air sebelum bermuara ke laut.

Ia mengungkapkan, pendangkalan Sungai Tapin telah menyebabkan banjir kiriman berdampak besar terhadap sedikitnya dua kecamatan di Kabupaten Tapin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Kalau Alur Barito, Sungai Negara, dan Sungai Tapin tidak dinormalisasi, air akan tetap meluap ke Tapin. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara terintegrasi, bukan parsial,” tegasnya.

Juanda menambahkan, usulan tersebut merupakan aspirasi bersama seluruh kepala daerah Banua Anam yang sebelumnya juga telah dibahas bersama Gubernur Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat mulai merealisasikan program normalisasi sungai pada 2027 atau paling lambat 2028.

“Harapan kami, penanganan banjir tidak lagi bersifat sementara, tetapi menjadi solusi jangka panjang yang benar-benar melindungi masyarakat Banua Anam, khususnya Kabupaten Tapin, dari ancaman banjir yang terus berulang,” pungkasnya.